Pertanyakan Dasar Aduan Bawaslu ke DKPP

Penjabat Gubernur Perlu Beri Perhatian Khusus

JAYAPURA- Berkaitan dengan rencana Bawaslu Provinsi Papua untuk mengadukan KPU Provinsi Papua ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisioner KPU Provinsi Papua, Tarwinto, mempertanyakan dasar pengaduan tersebut. Sebab, meskipun KPU Papua dianggap kurang maksimal, sebaliknya, dalam beberapa hal yang terjadi, Panwas tingkat kabupaten maupun Bawaslu juga dinilai memegang peranan dalam setiap keputusan yang dibuat.

  Dalam hal ini, Tarwinto pun membantah bahwa KPU Papua dinilai lalai, sehingga tahapan dari pada Pilkada tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Mimika dan Paniai, terkendala hingga sekarang ini. Namun, pada dasarnya, KPU Papua pun siap menghadapi aduan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Papua ke DKPP RI.

   “ Untuk persoalan Philipus Wakerkwa- H. Basri (Philbas), putusan waktu itu sudah menyatakan  Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Namun, Panwas meminta verifikasi ulang, yang mana verifikasi ulang dilakukan sekalipun, tetap saja TMS,” ungkap Komisioner KPU Provinsi Papua, Tarwinto, via telepon, Rabu (6/6) kemarin.

  Demikian, KPU Provinsi Papua pun mempertanyakan Bawaslu dan Panwas dalam melakukan kinerja pengawasan. “Pengawasannya mereka dari awal ini ngapain? Artinya, mengapa kalau peserta yang melapor langsung diproses. Sebaliknya, kalau KPU mau menyampaikan informasi, tidak ditindaklanjuti,” sebutnya.

  Kemudian, berkaitan dengan kembalinya Hans Magal – Abdul Muis (HAM) sebagai paslon dalam Pilkada Mimika, Tarwinto pun mempertanyakan kesalahan yang ditujukan kepada KPU, baik KPU Mimika maupun KPU Provinsi Papua. 

selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos Edisi 7/6  (gra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *