DPRD Pegubin Setujui Hak Angket Turunkan Bupati

SIDANG- Suasana sidang paripurna DPRD Pegubin dalam rangka penyampaian penjelasan anggota pengusul hak angket menurunkan Bupati Pegubin, di ruang sidang DPRD Kabupaten Pegubin, Senin (4/6)lalu.

Constan Otemka: Ini Perbuatan Makar, Saya Akan Proses Hukum Semua yang Terlibat

JAYAPURA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pegubungan Bintang (Pegubin)  telah melakukan sidang paripurna DPRD Pegubin dalam rangka penjelasan anggota pengusul hak angket dan  penyampaian pandangan anggota fraksi atas penjelasan anggota pengusul hak angket yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Kabupaten Pegubin, Senin (4/6) lalu,

   Pengusulan hak angket disebabkan karena ada aspirasi masyarakat mengganggap Bupati Otemka gagal dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sehingga bupati diminta turun dari jabatannya oleh masyarakat. Aspirasi ini disampai ke dewan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan sidang Paripurna.

     Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Petrus Tekege, didampingi Wakil Ketua I  DPRD Pegunungan Bintang Pieter Kalakmabin mengungkapkan, dari jumlah 25 anggota DPRD Kabupaten Pegubin, yang tidak ikut dalam sidang sebanyak 5 orang anggoa dewan.      

  Dikatakan, dalam pengusulan hak angket ini didasakan pada aspirasi masyarakat yang tidak percaya dengan kepemimpinan bupati, karena dianggap kebijakan bupati yang sangat otoriter, berdampak kuat terhadap terciptanya instabilitas terhadap  sistem kekerabatan, serta keharmonisan hubungan kekeluargaan yang sudah ada dan terbangun, dalam kehidupan masyarakat pegunungan bintang.

      “Setelah panitia angket terbentuk, maka akan dilakukan penyelidikan sesuai aspirasi masyarakat,’’katanya kepada wartawan Cenderawasih Pos, melalui telepon selulernya, Selasa (5/6) malam kemarin.

    Hal lainnya, kata Ketua DPRD, dalam Pengelolaan APBD selama masa kepemimpinan bupati, penyerapan anggaran kurang maksimal sehingga terjadi penurunan penerimaan dana yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya. Hal ini tidak sesuai dengan Perpu tentang Keuangan Daerah.

selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos Edisi 7/6 (dil/ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *