Pemkab Jayawijaya Wajib Kembalikan Rp 10 Miliar ke Kas Nagara

Kepala Inspektorat jayawijaya Eddy Subianto

Berdasarkan Rekomendasi BPK Perwakilan Papua

WAMENA-Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua  terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2017 kepada Pemkab Kabupaten Jayawijaya harus mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp 10 miliar ke kas negara.

Sekda Jayawijaya, Yohanes Walilo mengakui, Pemkab Jayawijaya telah menggelar pertemuan membahas tindaklanjut hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKP) dari BPK. Ada beberapa rekomendasi yang harus OPD selesaikan, diantaranya masalah administrasi kemudian ada juga yang harus disetor ke khas negara.

“Yang disetor itu lebih banyak di pihak ketiga baik di PU dan beberapa OPD di mana akumulasi yang perlu dikembalikan itu sebanyak Rp10 miliar  dan ini sudah disepakati dengan BPK,”ungkapnya, Senin,(4/6).

Oleh karena itu, Sekda memerintahkan kepada semua OPD agar meminta kepada pihak ketiga untuk mengembalikan kelebihan pembayaran, dan sampai saat ini  sudah ada OPD yang sudah setor dan ada yang belum. Sekda berharap semua OPD menggunakan waktu 60 hari untuk menunaikan kewajibannya itu.

“Kita dikasih waktu 60 hari, saya harap OPD segera setor, kalau yang setor terus lakukan perbaikan secara administrasi, semua itu akan disampaikan setelah rekap ke BPK lagi,”bebernya.

Di tempat berbeda, Kepala Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, Eddy Subianto mengakui, rekomendasi dari BPK terkait laporan keuangan maka sudah disampaikan kepada seluruh OPD untuk menindaklanjuti masalah itu, termasuk administrasi aset yang perlu dilengkapi dengan setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga itu juga diminta untuk disetor.

selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos Edisi 5/6 .(jo/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *