Nelayan Masyarakat Adat Butuh Proteksi

JAYAPURA- Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap nelayan masyarakat adat Papua, Anggota DPR Papua, John Gobai, menyebutkan bahwa DPR Papua kini tengah mendorong Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan masyarakat adat Papua.

   “Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Papua, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan DKP harus segera membuat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Papua yang diatur dalam satu paket, sehingga nelayan asli Papua dapat mencari pada zonanya, yang mana nelayan non Papua dilarang masuk dalam zona mencari milik masyarakat adat,” kata Anggota DPR Papua, John Gobai, kepada Cenderawasih Pos, Jumat (25/5) lalu.

   RZWP3K, kata Gobai, mesti disusun dengan basis data yang akurat. Artinya, dalam rangka penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang benar, maka dibutuhkan adanya Perda tentang zonasi, yang mana dengan rencana zonasi dapat menggambarkan secara baik mengenai pola dan struktur ruang wilayah pesisir, sehingga dapat memanfaatkannya secara optimal sesuai karakteristik dan kebutuhan ruang yang tersedia.

   “RZWP3K, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, merupakan amanat dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2007 pasal 7 ayat 1 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun dalam pasal 7 ayat 3, mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Serta, pasal 9 ayat 4 yang mengatur tentang jangka waktu berlakunya RZWP3K selama 20 tahun, yang mana dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun” tambahnya. 

selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos Edisi 31/5  (gra/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *