Pemprov Minta Kabupaten/Kota Data ASN yang Belum Punya Rumah

JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan meminta kabupaten/kota melakukan pendataan kepada Aparatur Sipil Negara  (ASN) di wilayahnya masing-masing yang belum memiliki rumah tinggal.

“Kebetulan ada program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan untuk menyediakan rumah bagi ASN di tahun 2019 mendatang,”ungkap Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Papua, Daud Ngabalin.

Oleh karena itu Kementerian PUPR telah meminta Pemerintah Provinsi Papua  terutama di kabupatan/kota untuk segera mendata Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki rumah.

“Program ini sangat membantu karena ada regulasi baru yang akan dibuka, yang mana pegawai disuruh membuka rekening, kemudian kalau sudah miliki tanah akan dibantu,”terangnya

Sementara mengenai pendataan, dirinya meminta kepada masing-masing kabupaten/kota untuk segera mendata pegawainya dan menyerahkan data-data tersebut ke Provinsi.

“Berapapun data pegawai yang masuk kami akan proses. Untuk tipe rumah subsidi standarnya 35, tapi kami usulkan agar Papua bisa dibangun tipe 45, mudah-mudahan dapat prioritas,”ucap Daud.

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Pemberdayaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Adang Sutara mengatakan, pendataan pegawai harus dilakukan agar dalam kesempatan pertama bisa teralokasi dan terdaftar untuk mendapatkan rumah.

“Diperkirakan Agustus 2019, dana sudah bisa dioperasionalkan. Saya juga sudah minta ke kepala dinas untuk mendata seluruh ASN yang belum miliki rumah di seluruh Papua,”tutur Adang.

Untuk mendapatkan rumah, setiap pegawai diharuskan membuka rekening tabungan. Mengingat hal itu sudah diatur dalam undang-undang tabungan perumahan rakyat. Dimana seluruh masyarakat berpenghasilan untuk menabung guna membantu teman-temannya yang belum memiliki rumah.(ans/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *