Jika Ada Penyimpangan, Jangan Segan Ambil Tindakan

JABAT TANGAN- Ketua dan Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Yan P. Mandenas (kanan) dan Maria Duwitau (kiri), saat berjabat tangan usai   menghadiri Penutupan Rapat Paripurna pembahasan LKPJ Gubernur Papua, Kamis (24/5) lalu.

 

Terkait Indikasi Penyimpangan Penyaluran Beasiswa Tahun 2017

JAYAPURA- Adanya temuan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua tahun 201,   khususnya  menyangkut penyaluran dana bea siswa dan peralihan aset SMA/SMK, Komisi V DPR Papua berharap BPK RI dapat memberikan rekomendasi yang tegas dalam proses tindak lanjut dari hasil audit BPK.

    Sebab, jika berimplikasi pada proses hukum, maka aparat penegak hukum juga jangan segan-segan dan ragu-ragu dalam mengambil langkah dan tindakan untuk memeriksa indikasi penyalahgunaan yang menyangkut dana beasiswa, baik  bantuan studi luar maupun dalam negeri.

  “Sebab, bantuan studi maupun beasiswa dalam dan luar negeri tersebut memang bermasalah, diduga terindikasi adanya data fiktif.”ungkap Ketua Komisi V DPR Papua, Yan P. Mandenas, kepada wartawan, Jumat (27/5) lalu.

   Seperti diketahui, lanjut Yan Mandenas,  sesuai data terakhir yang kami rapat dengan Biro Otsus (sebelumnya Biro Pengembangan SDM, red) itu, tidak sesuai dengan data pada saat dipimpin oleh pejabat sebelumnya. “Datanya memang sangat berbeda jauh, sehingga memang indikasi pembayaran fiktif itu sangat tinggi,“ ujarnya.

    Oleh sebab itu, kata Mandenas, jika memang ada  indikasi tersebut, maka   dibutuhkan rekomendasi BPK RI yang tergas, sehingga dapat dilakukan tindakan atau penyelidikan lebih jauh oleh Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini untuk  mencegah terjadi hal yang serupa bagi pejabat-pejabat yang berikutnya.

  “Namun, saya pikir pejabat baru Biro Otsus itu orangnya terbuka dan akurat dalam hal mengelola data mahasiswa penerima bantuan studi atau beasiswa di luar dan dalam negeri. Dengan demikian, Komisi V bisa melakukan pengawasan dan komunikasi,“ tambahnya.

    Komisi V DPR Papua sendiri meminta agar proses penerimaan bantuan studi dalam dan luar negeri dapat dibuat satu regulasi.  Untuk itu, Komisi V DPR Papua akan mendorong regulasi yang mengatur mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana bantuan studi dalam dan luar negeri.

Selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos edisi 28/5 (gra/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *