Komnas HAM Papua Dukung Proses Hukum DPO yang Tertangkap

Frits Ramandey

  JAYAPURA-  Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mendukung penuh pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk memproses hukum 19 orang anggota KKB dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah disebar oleh tim khusus Polda Papua.

  Namun sebelum pihak Kepolisian memburu para DPO tersebut, harus memastikan terlebih dahulu keterlibatan para buron tersebut diberbagai kasus penembakan dan gangguan keamanan yang pernah terjadi di berbagai tempat di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

“ Kita harus memastikan keterlibatan mereka di semua kasus yang pernah terjadi. Berbeda bagi mereka yang sudah ditangkap dan sudah mendapat kepastian hukum lalu melarikan diri, maka penegakan hukum wajib berlaku bagi mereka karena itu dikategorikan sebagai pelaku kriminal,” ucap Frits  kepada Wartawan, Sabtu ( 19/5) di Jayapura.

  Dikatakan, dalam upaya penegakan hukum terhadap 19 orang DPO tersebut, kepolisian perlu memastikan apakah data yang telah disebarluaskan itu sudah valid dan diketahui oleh seluruh jajarannya. Sehingga atas penyebaran tersebut masyarakat mengetahuinya, terlebih menjadi legitimasi kuat dalam memburu para DPO tersebut.

“ Data yang dikeluarkan oleh kepolisian itu menjadi penting supaya mendapat dukungan dari pihak terkait dan juga masyarakat, karena polisi memang harus menangkap, karena itu sudah tugas Polisi,” tegasnya.

  Lanjutnya, tak perlu memberikan ruang bagi kelompok-kelompok ini, karena dari sisi HAM mereka sudah masuk dalam pelanggaran HAM Berat sehingga harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

selengkapnya baca di Harian cenderawasih Pos edisi 21/5  (fia).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *