Dialog Sektoral untuk Asmat

Oleh Neles Tebay*

KASUS Kejadian Luar Biasa (KLB) di Asmat yang menewaskan 72 anak Papua karena campak dan gizi buruk menarik perhatian dari banyak pihak. Bantuan dan intervensi dari berbagai pihak telah berhasil mengatasi KLB Asmat. Kini, tidak ada lagi anak Asmat yang meninggal karena campak dan gizi buruk.
Sekalipun Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat sudah mendeklarasikan bahwa kabupatennya bebas dari KLB gizi buruk, pemerintah pusat masih berkomitmen untuk melaksanakan sejumlah program guna mencegah terjadinya KLB yang sama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asmat. Komitment pemerintah ini diperlihatkan, antara lain, dengan kunjungan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, ke Asmat, 12/4. Sejumlah gagasan sudah dimunculkan ke permukaan, seperti merelokasi masyakarakat Asmat, memberikan latihan pertanian oleh anggota TNI, memperbanyak tenaga kesehatan, dan lain-lain.

Melibatkan semua pihak
Pemerintah perlu diingatkan bahwa ada juga pemangku kepentingan yang lain, seperti pihak swasta (perusahaan multinasional dan domestik, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM), lembaga keagamaan, dan masyarakat adat di tanah Papua. Peringatan ini penting karena pemerintah, mungkin karena memandang dirinya sebagai satu-satunya pemangku kepentingan, sering menetapkan sendiri program pembangunan untuk Papua tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Terkadang pemerintah mengajak para pemangku kepentingan lain hanya pada tahap pelaksanaan program. Akibatnya, program pemerintah kurang dipahami banyak pihak. Pemerintah dianggap membuat program sesuai kepentingannya. Rakyat Papua tidak melihat manfaat yang terkandung dalam program pemerintah. Mereka merasa dipaksakan untuk menerima sesuatu yang tidak dipahaminya. Maka banyak pemangku kepentingan, terutama orang Papua, merasa kurang memiliki terhadap program pemerintah dan karena itu kurang tergerak untuk melaksanakannya.
Program-program yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah juga sulit dijamin keber-lanjutannya. Programnya berjalan ketika petugas dari pemerintah masih berada di tempat dan melaksanakan kegiatan. Ketika pemerintah menghentikan programnya, kegiatannya pun berakhir. Masyarakat Papua tidak terdorong untuk melanjutkan kegiatan tersebut, karena mereka tidak memahaminya sebagai akibat dari tidak dilibatkannya pada tahap pembahasan dan perencanaan kegiatan.
Maka tidak mengherankan apabila banyak program pemerintah pusat yang dilaksanakan di tanah Papua belum memberikan hasil yang maksimal. Mengapa demikian? Pertama-tama bukan karena isi programnya kurang menjawab permasalahan dan kebutuhan rakyat Papua, tetapi dan terutama karena program-programnya dibahas dan ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan pemangku kepentingan yang lain. Pemerintah memusatkan perhatiannya pada apa yang perlu dilaksanakan sehingga kurang memperhitungkan cara yang tepat untuk menetapkan program-program yang akan dilaksanakan di Papua. Maka satu hal yang paling penting dalam kaitan dengan Asmat adalah bukannya program apa yang perlu dilaksanakan bagi orang Asmat tetapi bagaimana caranya agar semua pemangku kepentingan dapat terlibat dalam proses pembahasan dan penetapan program yang hendak dilaksanakan di Asmat.
Metode yang dapat melibatkan semua pemangku kepentingan dalam membangun Asmat adalah Dialog Sektoral Papua (DSP). Dialog Sektoral Papua dimengerti sebagai suatu forum yang mempertemukan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sektor/bidang/daerah tertentu di tanah Papua untuk secara bersama mengidentifikasi masalah-masalah dan penyebabnya, menetapkan solusi-solusi yang realistis dan terukur, dan menetapkan siapa melakukan kegiatan apa dan dimana. Setiap pemangku kepentingan melaksanakan program yang telah disepakati bersama dalam dialog sektoral.
Dialog sektoral dipandang sebagai sarana yang tepat untuk membahas dan menetapkan program-program yang hendak dilaksanakan di Kabupaten Asmat. Sebab, dialog sektoral membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan, baik di Jakarta maupun di tanah Papua, agar terlibat dalam proses pembahasan program untuk Asmat. Dialog juga memungkinkan orang Asmat berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan di atas tanah leluhurnya.
Dilibatkan dalam dialog sektoral, semua pemangku kepentingan akan merasa memiliki terhadap program-program yang ditetapkan melalui dialog, ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaannya, dan menjamin keberlanjutan dari program yang ditetapkan bersama. Dengan mengutamakan metode dialog, upaya peningkatan kesejahteraan orang Papua di Kabupaten Asmat menjadi tanggungjawab bersama dari semua pemangku kepentingan.

Sesuai budaya Asmat
Metode dialog ini sesuai dengan tradisi kebudayaan Asmat. Dalam kehidupan orang Asmat, seorang pemimpin adat tidak mengambil keputusan secara sepihak mengenai kegiatan yang perlu dilakukan banyak orang. Pekerjaan yang melibatkan semua warga kampung senantiasa dibahas secara bersama dalam rumah adat yang disebut Jew. Dalam setiap Jewterdapat beberapa tungku api (wair) sebagai simbol kehadiran dari kelompok. Jumlah tungku api menentukan jumlah kelompok yang tergabung dalam satu Jew. Maka ketika suatu kegiatan yang melibatkan seluruh warga kampung dibahas dan direncanakan dalam Jew, wakil-wakil dari setiap kelompok hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka mengidentifikasi masalah dan tantangan, mempertimbangkan berbagai aspek, hingga secara bersama menetapkan solusinya, dan membagi tugas siapa melaksanakan apa dan dimana. Dengan demikian seluruh warga kampung dapat terlibat karena memahami makna dan relevansi dari kegiatan yang akan dikerjakan bagi kehidupannya. Tradisi Asmat mengajarkan bahwa dialog mendahului kegiatan yang hendak dilaksanakan.
Dengan demikian, pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Asmat dapat merancang dan menyelenggarakan Dialog sektoral Papua sebelum para pemangku kepentingan melaksanakan programnya di Asmat. Dormomo!

*penulis adalah Pengajar pada STF Fajar Timur di Abepura

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *