Komnas HAM: KKB Langgar Konvensi Jenewa

Elfira/Cepos

Frits Ramandey

 

JAYAPURA– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua mengecam aksi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap 18 guru di Kampung Arwanop, Distrik Tembagapura yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pada Jumat (13/4) pekan lalu.

Akibat kekerasan tersebut, para guru mengalami trauma secara psikologis dan luka-luka di beberapa bagian tubuh. Bahkan, seorang guru wanita berinisial MM mengalami trauma berkepanjangan, setelah diperkosa oleh KKB.

Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, perbuatan para pelaku telah melanggar Konvensi Internasional di Jenewa, Swiss tahun 1949, tentang pekerja kemanusiaan. Dimana dalam regulasi ini disebutkan, bahwa tenaga kemanusiaan di daerah konflik tak boleh mendapat tindakan kekerasan dari pihak-pihak yang bertikai.

“Tenaga kemanusiaan meliputi guru, misionaris dan tenaga medis atau mantri. Mereka berada di garda terdepan Indonesia untuk melayani masyarakat,” kata Frits.

Komnas HAM di Papua menyayangkan tindakan kekerasan dan pelecahan seksual terhadap para guru di Kampung Arwanop, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika itu. Mereka menganggap itu sebuah tindakan yang tidak manusiawi. Pihaknya juga meminta aparat maupun pemerintah setelah dapat mengungkap siapa pelaku kekerasan terhadap guru serta menindak tegasnya.“Pengungkapan tidak harus oleh aparat kepolisian, bisa juga pemerintah lokal (tingkat distrik,red),” pintanya.

Terkait insiden yang menimpa para guru di Kampung Arwanop, Komnas HAM Papua telah berkoordinasi dengan Polda Papua. “Kami terima kasih karena para guru telah dibawa ke Timika, ini keinginan kami agar para guru ini mendapat perlindungan,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan,  perbuatan KKB telah menyebabkan kegiatan pendidikan di Kampung Arowanop, lumpuh total.

“Para guru masih mengalami trauma dan untuk sementara belum dapat mengajar. Ini tentu saja sangat merugikan anak-anak Arwanop yang sangat membutuhkan pendidikan,” katanya.

Sebelumnya, Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung dalam penyataannya beberapa hari lalu melalui koran ini menyebutkan, ulah KKB di Kampung Arwanop telah melanggar hukum internasional. Dalam aturan hukum internasional dan hukum perang telah jelas diatur oleh PBB, masyarakat sipil, termasuk ibu dan anak serta pelayanan kemanusiaan (tenaga pendidikan dan kesehatan) tidak diperkenankan menjadi sasaran perang.

“Ada mekanisme yang diatur oleh hukum internasionel oleh PBB, jika mengancam tenaga kemanusiaan disana, maka itu jelas akan mendapat kutukan dari masyarakat internasional. Sebab, bangunan sekolah dan fasilits kesehatan, itu harus dilindungi, bukan malah dirusak,” kata Marinus.

Marinus memandang aksi keji KKB tidak akan mengundang simpatik perjuangan kelompok kemerdekaan Papua. “ Tindakan yang dilakukan KKB tidak akan mendapat dukungan dari dunia internasional. Perjuangan mereka akan sia-sia, karena tidak ada yang simpatik,” tuturnya.

“Jika mereka mendeklarasikan diri sebagai TPN-OPM atau kelompok separatis yang berjuang untuk Papua Merdeka, namun ketika berjuang, menghancurkan sekolah, menghancurkan rumah sakit, memperkosa guru, membunuh tenaga kesehatan, maka mereka sudah melanggar hukum internasional. Mereka akan dikutuk oleh dunia,”tegasnya.

Diketahui 16 dari 18 guru tersebut telah dievakuasi dengan menggunakan helikopter dari Kampung Arwanop ke Timika, pada Kamis dan Sabtu kemarin. 16 guru yang dievakuasi terdiri dari 7 orang perempuan dan 9 laki-laki. (fia)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *