Massa Minta Bupati Pegubin Dicopot

Gratianus Silas/Cepos

DEMO- Ribuan warga melakukan demonstrasi di Oksibil, ibu Kota Kabupaten  Pegunungan Bintang, menuntut Bupati Pegubin dicopot dari jabatannya, Jumat (20/4) kemarin.

 

 OKSIBIL– Dalam rangka menerima aspirasi masyarakat di Pegunungan Bintang (Pegubin), serta pula menyelesaikan persoalan terkait pembakaran rumah milik Bupati Kabupaten Pegubin, Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, tiba di Oksibil, Kabupaten Pegubin, tepat pukul 10.00 WIT pagi, Jumat (20/4) kemarin.

Dalam kunjungannya ke Oksibil, Penjabat Gubernur yang ditemani pula oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar, MH., Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit, Anggota DPR Papua, Ignatius W. Mimin, serta pula beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, disambut ribuan massa yang sebelumnya telah menanti di sana.

“Masyarakat Pegubin pada umumya telah menyampaikan mosi tidak percaya kepada Bupati dan Wakil Bupati Pegubin selama kepemimpinan keduanya di dua tahun berjalan ini. Sebab, kebijakannya yang tidak memiliki dasar, sehingga meresahkan seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, kami minta Pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin Penjabat Gubernur untuk mengambil alih kepemimpinan di Pegubin, serta pula diharapkan bagi penjabat gubernur untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan yang telah menyebabkan rakyat Pegubin menderita,” ujar salah seorang demonstran, Yance Tabyok.

Dikatakannya, gaya kepemimpinan otoriter, serta pula menerapkan pelayanan pengelolaan keuangan dengan sistem satu pintu merupakan salah satu dari sekian persoalan dari pada Bupati Pegubin, yang mana hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antar pejabat eksekutif dan legislatif, serta tentunya juga dengan masyarakat.

“Masyarakat sebagai objek pembangunan tidak merasakan hasil pembangunan selama dua tahun kepemimpinannya berjalan. Hal ini tidak lain merupakan dampak dari kebijakan sistem pengelolaan keuangan satu pintu dan unit pelayanan terpadu yang akhirnya menghambat pembangunan infrastruktur dan ekonomi,” tambahnya.

Adapun pengelolaan APBN dan APBD Kabupaten Pegubin juga dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, yang mana dilaporkan bahwa pada sementer I dan II tidak adanya laporan pertanggung-jawaban penyerapan anggaran yang diserahkan Bupati Pegubin kepada DPRD Pegubin.

“Hal ini didukung dengan indikasi korupsi Bansos senilai Rp 277 Miliar di 2016, proyek pembangunan poros desa bernilai Rp 5 Miliar, serta indikasi keuangan lainnya yang  sebagian telah dilaporkan ke Polda Papua, sehingga hal ini perlu diusut hingga tuntas, baik oleh Badan Pengelola Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun Mendagri, karena adanya indikasi tipikor,” terang Koordinator Umum Demonstrasi, Kris B. Uropmabin.

Jikalau aspirasi masyarakat ini tidak dipenuhi, maka masyarakat Pegubin berpotensi untuk melumpuhkan seluruh aktivitas pemerintahan yang mana para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegubin tidak juga diperbolehkan meninggalkan Oksibil. “Kami pun tidak sungkan untuk memboikot Pilgub Papua 2018, Pilpres, Pileg DPRD, dan DPRP di 2019 mendatang,” tambahnya.

Menanggapi langsung tuntutan tersebut, Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi dari pada rakyat Pegubin, terutama terkait kasus hukum yang telah disebutkan demonstran.

“Saya tidak bisa langsung ambil alih jabatan Bupati Pegubin, sebaliknya, sebagai Penjabat Gubernur yakin dan percaya, saya akan menindaklanjuti aspirasi rakyat Pegubin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,” tegas Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo.

Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar menambahkan, dari sekian persoalan yang disebutkan demonstran, beberapa diantaranya telah diproses, baik di Polda Papua maupun di pengadilan.

“Adapula bupati dan mantan bupati yang dipenjara Polda Papua, sehingga untuk saya, hukum itu tidak bisa dibeli. Namun yang kami butuhkan hanyalah waktu, sehingga ketika ada keterkaitan dengan bukti-bukti yang didapatkan, maka siapapun, termasuk bupati sekalipun pasti terkena. Namun harus diproses hukum, sebab negara kita merupakan negara hukum,” kata Kapolda Boy Rafli.

Sebagai keterwakilan rakyat Pegubin di Provinsi Papua, Anggota DPR Papua, Ignatius W. Mimin, meminta masyarakat untuk bersabar menanti jawaban dari pada Penjabat Gubernur Papua, sebab dirinya telah berkomitmen menindaklanjuti persoalan yang diaspirasikan itu. “Kita menunggu waktu jawaban karena Penjabat Gubernur telah menerima aspirasi dan menandatangani pernyataan sikap yang diberikan, yang mana juga disaksikan Kapolda, Pangdam, dan Kajati sebagai pemimpin lembaga tertinggi di Indonesia, serta pula sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah,” pungkas Mimin. (gra/ans)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *