KITAS Dipersoalkan, Missionaris Korowai Terima Banyak Dukungan Publik

Gamel Cepos

DATANGI IMIGRASI – Pdt Trevor Christian Johnson bersama istri ketika mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura untuk menanyakan soal informasi terkait KITAS-nya yang dianggap bermasalah, Jumat (20/4) kemarin. Pdt Trevor mendapat banyak dukungan dari publik termasuk aktifitas HAM.

  JAYAPURA – Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura yang berada di Jl Percetakan Jayapura, Jumat (20/4) kemarin mendadak ramai. Ini setelah menyebar informasi dari media sosial jika salah satu missionaris di Danowage Korowai, Pdt Trevor Christian Johnson bakal dikenakan sanksi karena bermasalah dalam Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) nya. Tak sedikit aktifitas HAM yang kemudian bersuara termasuk beberapa anggota DPR Papua dan kelompok peduli Korowai yang beramai-ramai datang dan mendampingi Pdt Trevor bersama istri menyelesaikan persoalan dengan pihak imigrasi tersebut.

Pdt Trevor dan rombongan tak perlu menunggu lama. Setelah beberapa menit di gedung imigrasi ini, rombongan langsung diterima oleh Kasubsi Pengawas Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, Dwi Hartanto. Disini dijelaskan bahwa tak ada masalah soal KITAS Pdt Trevor dan istri. Begitu juga dengan informasi bahwa ia akan dikenakan dengan Rp 100 juta karena melanggar KITAS. Sebelumnya pria asal Amerika ini menyebut bahwa ada yang melaporkan jika ia menyalahi KITAS karena melakukan kegiatan medis sementara dalam KITASnya disebutkan ia seorang rohaniawan atau hanya boleh melakukan pelayanan keagamaan.

Namun ini semua dibantah oleh Dwi Hartanto yang mengatakan tak ada masalah soal KITAS Mr Trevor dan keluarga. Begitu juga soal disuruh membayar Rp 100 juta juga tak pernah ada perintah seperti itu. ” Kami hanya meminta keterangan dari Pak Trevor soal kegiatannya di Boven Digul dan disini kami tak melakukan tindakan apa-apa.  Tak ada denda, deportasi, menahan ataupun mempidanakan,” kata Dwi di kantor Imigrasi. Ia memastikan jika pihak Imigrasi hanya meminta keterangan sebab ada informasi yang menyebut jika Pak Trevor ini melakukan pelayanan kesehatan sementara statusnya sebagai rohaniawan.

“Kami hanya mau cek soal itu, tapi soal sanksi itu tak ada. Jika tersiar kabar pihak Imigrasi melakukan denda atau meminta sejumlah uang, itu tak benar. Tak ada keputusan sedikitpun soal itu. Kami sebatas meminta keterangan dan hingga kini tak ada langkah ke sanksi,” jelasnya.

Namun ia mengakui jika  konfirmasi diperlukan untuk mendapatkan keterangan dari Pdt Trevor setelah pihak Imigrasi mendapat surat pihak kementerian kesehatan yang mempertanyakan soal  aktifitas missionaris ini. “Saya semalam kaget beredar kabar soal Imigrasi meminta sejumlah uang, kami pastikan itu tak ada,” imbuhnya.

Usai pertemuan ini Pdt Trevor kepada wartawan mengaku senang dan berterimakasih jika ternyata semua tak benar. Ia memang mendapat pemberitahuan untuk mengikuti sidang di Imigrasi dan harus membayar Rp 100 juta namun setelah dikonfirmasi ternyata tak benar. “Saya berterimakasih dan senang jika benar ini miss komunikasi. Biasanya hanya memerlukan 1 jam saja saya di imigrasi namun dalam minggu ini saya sudah 3 kali  ke kantor ini dan mereka meminta informasi saya lebih lengkap karena saya dianggap melanggar KITAS dan akan diberikan sanksi,” kata Trevor didampingin sang istri usai mendatangi kantor Imigrasi.

Frederika Korain SH dan Aloysius Renwarin SH yang mendampingi Pdt Trevor menjelaskan bahwa dari komunikasi yang dilakukan akhirnya terungkap jika ada pertanyaan yang datang  dari Kementerian Kesehatan soal aktifitas Pdt Trevor sekeluarga di Danowage. Hanya kata Frederika, pihaknya belum tahu persis isi surat tersebut namun pihaknya meminta pihak imigrasi perlu memberi copyan agar diketahui apa yang dibutuhkan kementerian kesehatan dari surat yang disampaikan ke pihak imigrasi.

“Apakah berupa pertanyaan dari aktifitas Pdt Trevor atau ada hal lain. Jika kementerian kesehatan mempertanyakan maka patut kami sikapi serius dan Pemda perlu berkomunikasi dengan pihak Kementerian Kesehatan lewat dinas kesehatan agar  pekerjaan Missionaris di pedalaman tidak terganggu lagi,” jelas Korain.

Pihaknya mempertegas ingin mengetahui surat klarifikasi sebab jangan sampai ada hal-hal yang membatasi keluarnya KITAS. “Harapan kami Senin pekan depan KITASnya sudah keluar,” tambahnya.

Meski telah mendapat jaminan bahwa KITAS akan diberikan namun Frederika berharap persoalan ini tak lagi terjadi, mengingat pelayanan kemanusiaan, pelayanan pemerintahan belum semuanya menjangkau ke daerah terisolir sehingga siapapun ia perlu berterimakasih kepada missionaris. “Dan ingat sejarah pembangunan peradaban di Papua dimulai dari gereja dan missionaris sehingga jangan dilupakan begitu saja. Kita perlu jelaskan bahwa sebelum pemerintah ada missionaris sudah ada lebih dulu,” jelasnya.

Disinggung soal adanya laporan yang bisa dikaitkan dengan sikap Pdt Trevor yang belakangan kencang menyampaikan informasi terkait adanya aktifitas penambangan emas ilegal yang menggunakan Mercury, Frederika mengaku tak melihat korelasi itu.  “Dari keterangan pihak imigrasi tadi kami tidak melihat ada korelasi dengan munculnya tambang liar di Korowai. Kami tidak tahu apakah ada hubungan kesana atau seperti apa, nanti kita tunggu teman-teman dari DPRP untuk  melihat ini,” tambahnya.

Sebelumnya kepada Cenderawasih Pos, Pdt Trevor sempat bercerita bahwa ia mendapat pesan untuk datang ke kantor Imigrasi karena ada pelanggaran KITAS  yang dilakukan. “Hari pertama kami urus dan hari kedua saya dipanggil akan disidang dan harus membayar Rp 100 juta tapi tiba-tiba cerita ini berganti. Saya tidak bisa lupakan ini sebab ketika orang lain yang tidak mendapat bantuan seperti saya bagaimana nantinya,” katanya.

Trevor menjelaskan bahwa di Amerika ia dan istrinya telah mengantongi sertifikat perawat resmi, namun saat masuk ke Indonesia ia masuk sebagai pendeta dan menggunakan KITAS rohaniniawan karena ia ingin berkhotbah dan mengajarkan hal-hal rohani.

“Kalau untuk kesehatan saya harus diam namun sebagai orang Kristen saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya dan saya masuk di bawah GIDI yang menjadi sponsor yang baik. Sudah 12 tahun kami kerja dan 100 persen missionaris yang bekerja di pedalaman pasti ikut mengobati orang sakit sebab tak ada pilihan,” cerita Trevor.

“Kami tak bisa memilih membiarkan orang sakit ini mati, kami harus obati meski tak ada ijin dari pemerintah,” ungkap Trevor.

Pria yang mendiami Danowage sejak tahun 2007 ini menyampaikan bahwa saat ini ada pendulangan emas liar di Danowage dan belum ada investigasi.

Sudah beberapa bulan orang datang mencari emas dan diyakini mengunakan bahan kimia Mercuri yang bisa meracuni sungai dan meracuni orang Korowai. Tapi ini belum ada tindakan. “Saya menerima satu telepon tanpa nama dan menyampaikan untuk saya berhati-hati jika melapor soal emas maka saya pasti akan diusir. Itu dua minggu lalu di Danowage. Tapi saya pikir ini teman yang ingin mengingatkan saya untuk berhati-hati,” sambung Trevor.

Pdt Trevor belakangan ini memang cukup kencang menyuarakan soal adanya penambangan emas yang menggunakan bahan berbahaya. Ia sendiri tengah mengumpulkan cukup bukti soal penggunaan bahan Mercuri.

“Itu air perak dan caranya jika disiram maka emas akan kumpul dan yang lain akan terpisah dan ini sangat meracuni sungai. Ini akan mengancam orang Korowai,” tegasnya.

Hanya meski dirinya mendapat persoalan soal Kitas dan tekanan keberadaan penambang emas ini, Trevor mengaku akan tetap bersuara terlebih soal kesehatan di daerah pedalaman. “Pemerintah kadang memberikan saya obat untuk saya pakai mengobati orang-orang Korowai. Ada orang yang sangat peduli dengan Korowai tapi ada juga yang hanya mau menyalahkan. Saya tidak akan berhenti melakukan pelayanan kecuali ada petugas dari pemerintah yang mau bekerja dan menetap di Korowai. Jika ini akan  maka saya akan pergi dan berhenti,” tambahnya.

Ia meyebut bahwa saat ini pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) hanya ada di Danowage dan Yaniruma sementara masih ada 20 tempat lainnya yang belum ada dan jarang ada pelayanan medis. “Bahkan ada 1 tempat yang belum pernah dikunjungi yakni Mabuwage. Kami ingin kirim 1 guru tapi mungkin akan disalahkan juga,” imbuhnya. Ia sendiri tak ingin menyalahkan pemerintah sebab menurutnya masih banyak orang di pemerintah yang sangat peduli dengan orang pedalaman dan ia secara pribadi menghormati hukum Indonesia.

“Saya tak ingin bicara politik tapi orang Korowai tak punya suara dan firman Tuhan sampaikan untuk saya harus berikan suara bagi mereka yang tak punya suara. Saya harus menjaga orang miskin dan penanganan masalah disana harus holistik. Tak bisa rohani saja, kalau orang lapar harus kasih makan, orang sakit harus berikan obat. Setiap malam saya berdoa untuk pemimpin, pemerintah di Indonesia,” bebernya. Selama ini diakui dirinya tak pernah menyampaikan berbagai persoalan di Korowai ke publik lalu ia bersama sang istri berdiskusi cukup lama untuk memutuskan apakah harus disampaikan ke publik atau tidak.

Trevor akhirnya memutuskan untuk tetap bercerita meski konsekwensinya ia akan mendapat banyak masalah. “Istri saya sampaikan bahwa jika demikian kemungkinan kami akan diusir tapi saya katakan ini tak bisa didiamkan. Jika saya diam maka itu juga dosa. Jika pemerintah mau masuk dan kami diusir tidak apa-apa asal orang Korowai mendapatkan pelayanan kesehatan. Saya akan tetap berjuang untuk Korowai hingga saya diusir. Saya diutus oleh GIDI dan mereka selalu siap, GIDI harus bangga dari pelayanan kami dan tugas saya tidak akan berubah saya akan tetap berjuang untuk korowai,” katanya.

“Tadi malam saya hampir menangis karena saya merasa tidak ada teman tapi akhirnya saya paham bahwa banyak yang mau menolong,” imbuh Trevor.

Sementara salah satu anggota DPRP, Laurenz Kadepa menyampaikan bahwa jika mengganggu missionaris sama saja mengganggu orang Papua sebab anak Papua melihat mereka (missionaris) dengan hati. “Mereka yang datang dan membantu kami dan apa yang dilakukan di pedalaman belum tentu bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada saat ini,” katanya.

Anggota DPRP lainnya Jhon Gobay membenarkan ini dimana menurutnya orang Papua belum tentu bisa melakukan apa yang seperti dilakukan Mr Trevor dan Papua sangat dibantu dengan keberadaan Missionaris. “Segera kami berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk mengetahui apa penyampaian dari kementerian kesehatan. Namun yang jelas kami tak bisa membiarkan para missionaris tersandung masalah seperti ini. Kami siap berdiri di depan untuk mereka,” tegasnya. (ade/luc)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *