Pelapor Khusus PBB: Papua Krisis Pangan dan Kesehatan

Lucky/Cepos

Pelapor Khusus  Hak atas Pangan (Right to Food) PBB Hilal Elver saat berdialog warga Papua, Sabtu  (14/4) pecan lalu di Jakarta.

JAKARTA – Pelapor Khusus  Hak atas Pangan (Right to Food) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hilal Elver memberikan perhatian khusus pada masalah pangan di Papua dalam misinya selama 9 hari di Indonesia (9-18 April). Dalam laporan awalnya, dirinya  menyebutkan bahwa Papua saat ini mengalami krisis pangan dan kesehatan.

Terlebih dengan adanya kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat beberapa waktu lalu merupakan fakta nyata, terjadinya krisis tersebut yang disebut sebagai insiden yang sangat tragis.

“ Ibu dan Bapak sekalian,  sekarang, saya ingin menarik perhatian anda pada sebuah insiden yang sangat tragis,” ujar Hilal Elver dalam konferensi Pers di Jakarta, kemarin, seperti press release yang diterima Cenderawasih Pos.

Selama beberapa bulan terakhir, 72 anak telah meninggal di Kabupaten Asmat di Papua: 66 anak meninggal akibat campak dan 6 anak sebagai akibat langsung dari gizi buruk. Kematian mereka disebabkan oleh beberapa faktor termasuk masalah kerawanan pangan yang kronis dan kurangnya akses pada layanan kesehatan yang layak. Kematian mereka dapat dicegah, tetapi hal itu dibiarkan terjadi.

“ Sebagai seorang ibu, saya bahkan tidak dapat membayangkan rasa sakit dan duka yang tak terperi yang dirasakan para ibu dan ayah – melihat anak-anak mereka meninggal karena penyebab yang dapat dicegah dan tidak dapat memberikan mereka perawatan medis yang baik,” ujar perempuan berkebangsaan Turki tersebut.

“ Belasungkawa saya yang terdalam bagi keluarga dan masyarakat di Asmat yang kehilangan anak-anak,” sambungnya.

Meskipun tidak ke Papua, dirinya memahami penderitaan yang dialami masyarakat di Papua.

“Sayangnya, saya tidak dapat pergi ke Papua pada kunjungan ini karena waktu saya yang sangat terbatas di negara ini, tetapi untungnya sejumlah besar perwakilan mereka datang untuk berbicara dengan saya,” ungkap Pelapor Khusus PBB tersebut.

Pekan lalu, 40an warga orang asli  Papua, pewakilan dari 7 wilayah adat, mulai dari Tabi, Lapago, Mepago, Anim Ha, Domberai, Bomberai, Saireri bertemu langsung dengan Elver di kantor Amnesty Internasional di Jakarta. Kepada Elver, mereka menyampaikan kondisi dan masalah yang dihadapi di daerah masing-masing.

“ Saya ingat dengan jelas jeritan seorang bidan dari Papua (yang mengatakan, red) Saya tidak bisa membiarkan anak-anak mati lagi; kita jangan membiarkan itu terjadi lagi. Saya tidak ingin memberi makan bagi orang-orang dan anak-anak saya makanan yang tidak kami inginkan, ” ujarnya.

Dirinya juga ingat rasa frustasinya. “Beberapa orang bertanya, Mengapa? Mengapa ini terus menerus terjadi kepada kita? Kami juga orang Indonesia. Kami ingin diperlakukan seperti orang Indonesia yang lain,” ungkap Hilal Elver.

Dia menilai, ungkapan dan tuntutan warga Papua tersebut sangat manusiawi, seperti yang mereka alami dan rasakan. “Menurut saya penderitaan ini mengungkapkan tuntuntan yang sangat wajar. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban, yang diakui Pemerintah untuk menjamin hak atas pangan bagi semua penduduknya di Indonesia tanpa memandang asal, suku, agama, jenis kelamin, atau usia mereka. Tantangannya adalah untuk mengimplementasikan kewajiban mendasar ini dengan mengadopsi kebijakan yang efektif,” pinta Elver.

Pelapor Khusus Hak atas Pangan PBB ini juga memahami dan memberi apresiasi atas apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk warga Papua, terutama oleh Presiden.   “ Saya memahami bahwa Pemerintah, terutama Presiden, telah membuat peningkatan mata pencaharian masyarakat di Papua sebagai prioritas utama yang berfokus pada jaminan ketahanan pangan dan mengatasi masalah gizi buruk. Saya sangat menyambut baik keinginan Pemerintah untuk bekerja sama dengan sistem hak asasi manusia PBB mengenai tantangan yang diakibatkan oleh situasi di Papua. Sikap yang terbuka ini diungkapkan dengan mengundang kolega saya, Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan ke Papua tahun lalu dan menyampaikan undangan serupa kepada tim Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia,” paparnya.

Dirinya juga sangat senang mengetahui komitmen Pemerintah, dan dengan tegas menyerukan kepada Pemerintah agar mengambil langkah-langkah untuk mencegah tragedi seperti itu agar tidak terjadi lagi di Papua atau di mana pun di Indonesia.

Komitmen pemerintah ini, bukan saja untuk mengatasi yang dirinya sebut sebagai Krisis Pangan dan Kesehatan di Papua, tetapi mencari solusi, terutama yang menyangkut akar persoalan di Papua.

“ Dalam pelaksanaan komitmennya, Pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk mengatasi krisis pangan dan kesehatan di Papua tetapi sekaligus mengatasi akar penyebab kerawanan pangan, termasuk kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran sambil meningkatkan perlindungan sosial, pendidikan dan mata pencaharian umum penduduk,” jelas Elver.

Dikatakan, gizi buruk tidak hanya bergantung pada konsumsi makanan tetapi juga tergantung pada layanan kesehatan yang baik, kesejahteraan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, air minum bersih, dan sanitasi.  “Dalam hal ini, Pemerintah harus mengambil pendekatan holistik dalam perwujudan hak atas pangan, terutama dalam menanggapi kondisi darurat di mana Papua adalah contoh luar biasa saat ini,” paparnya.

Dirinya sangat gembira bahwa Pemerintah memperlakukan ketahanan pangan dan gizi sebagai prioritas nasional, yang termasuk memperkuat pembangunan pedesaan dan pertanian. Pemerintah memiliki berbagai kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan secara kuantitatif dan kualitatif, dengan mengandalkan teknologi modern, rehabilitasi sistem irigasi, pengembangan lahan rawa dan pasang surut, serta rehabilitasi hutan..

Namun ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian terkait ketersediaan Pangan di bebarapa wilayah, termasuk di Papua.

Pemerintah telah dan sedang memperoleh kemajuan yang baik dalam hal produksi pangan, tetapi diperlukan diversifikasi kebijakan untuk membatasi fokus pada beras –yang tentu saja merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Kebijakan yang dikembangkan untuk mengurangi kerawanan pangan tampaknya terlalu terfokus pada beras seperti di Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke (Merauke Integrated Food and Energy Estate/MIFEE). “ Mengingat bahwa tidak semua penduduk ingin menjadikan beras sebagai makanan utama mereka, kebijakan Pemerintah dalam produksi makanan pokok harus lebih menyadari bahwa ada beragam kebutuhan dan preferensi masyarakat dengan berbagai tradisi makanan,” paparnya.

Menurut Hilal Elver, Ketersediaan makanan harus memenuhi kebutuhan pola makan serta peka terhadap tradisi dan nilai-nilai budaya yang bertumpu pada penerimaan relatif berbagai makanan. “ Namun, saya memperhatikan bahwa kebijakan dan praktik resmi tidak selalu peka terhadap sikap budaya yang berkaitan dengan makanan, sehingga menghasilkan ada wilayah-wilayah yang tidak puas. Misalnya, beras dan mie instan telah didistribusikan kepada masyarakat yang telah terbiasa mengandalkan berbagai jenis bahan pokok berbeda seperti misalnya sagu,” ungkap Elver.

 

Ditambahkan, makanan bukan hanya kuantitas yang akan mencegah orang menjadi lapar. Terutama di negara yang kaya budaya seperti orang Indonesia dengan latar belakang budaya yang sangat beragam dan kaya, makanan menginformasikan identitas manusia; makanan mendefinisikan jati diri seseorang. “ Pada saat yang sama, makanan dapat mengambil atau mengorbankan identitas orang dan mendistorsi memori historisnya. Dalam hal ini, kebijakan dan praktik pangan Pemerintah harus melakukan upaya maksimal untuk mempertimbangkan penerimaan budaya pangan,”  .

Dijelaskan, dalam kapasitas dirinya sebagai Pelapor Khusus untuk hak atas pangan, yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya telah melakukan kunjungan ini dengan tujuan menilai bagaimana rakyat Indonesia menikmati hak atas pangan, termasuk rekomendasi untuk praktik-praktik yang baik dan tantangan yang dihadapi saat ini.

Elver adalah seorang Profesor Riset, dan salah satu direktur Proyek tentang Perubahan Iklim Global, Keamanan Manusia, dan Demokrasi yang bertempat di Orfalea Center untuk Pusat Studi Global & Internasional dan anggota terhormat di University of California Los Angeles Law School (UCLA) Resnick Food Law and Policy Center.

Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota DPR Papua, John Gobai, menilai bahwa memang telah terjadi pergeseran konsumsi pangan yang mana pangan nasional, dalam hal ini Raskin sudah menggeser pangan lokal seperti sagu dan ubi-ubian. “ Hal ini juga sudah saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua, yang mana harus ada perhatian khusus, salah satunya dengan dibentuknya satgas kerawanan pangan yang bertugas mengevaluasi penyebab kelangkaan pangan lokal,” katanya.

Dari fungsi satgas inilah baru dapat diambilnya langkah lanjut, seperti mengurangi pasokan pangan nasional untuk dapat kemudian menumbuhkan lumbung-lumbung pangan lokal di tingkat kampung. Di sisi lain, baik DPRP maupun Pemprov, harus mendorong adanya Perda tentang perlindungan dan pengembangan pangan lokal di Papua pada umumnya.

“Kita harus lakukan perlindungan terhadap pangan lokal seperti sagu dan ubi karena harus diakui bahwa ketersediaannya sagu kita yang telah tumbuh turun temurun telah dibabat habis untuk kepentingan tertentu, contoh kasus, dibabat untuk pembangunan jalan atau industri kelapa sawit,” terangnya.

Sebaliknya, jika adanya Perda yang mengatur perlindungan terhadap pangan lokal seperti sagu, ubi, maupun buah merah, maka, apapun alasannya, entah untuk pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur apapun, termasuk industri kelapa sawit, maka secara hukum pangan lokal tidak dapat dikorbankan, karena sudah ada peraturan yang mengatur perlindungannya.

Berkaitan dengan informasi dan data yang dipaparkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua  ini terkait dengan pelayanan kesehatan yang buruk, sehingga menyebabkan sembilan kabupaten mendapat rapor merah, Wakil Ketua Komisi V bidang kesehatan, Maria Duwitau, berharap jangan sampai terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) di sembilan kabupaten yang mendapat rapor merah tersebut.

Demikian, pemerintah kabupaten, dalam hal ini secara langsung Bupati di masing-masing wilayah tersebut, harus melihat serius situasi di daerahnya, terlebih soal mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas medis kepada masyarakat.

“Di lain sisi tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai petugas medis di daerah, sebaliknya kalau hak mereka tidak dipenuhi secara baik, maka akan berdampak pula terhadap pelayanan kesehatan. Inilah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yakni antara kewajiban dan hak,” kata Wakil Ketua Komisi V bidang kesehatan, Maria Duwitau, kepada Cenderawasih Pos, (19/4) kemarin.

Duwitau menilai, Dana Alokasi Khusus dari pada Otsus yang disalurkan ke masing-masing kabupaten di Provinsi Papua itu sudah cukup besar. Dengan demikian, dana tersebut patut dipertanyakan realisasinya hingga menyentuh tingkatan paling bawah.

“Artinya, kalau realisasi anggaran menyentuh tingkat terendah dalam pelayanan kesehatan, maka fungsi dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah tidak akan seperti yang diberitakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Seharusnya, tidak ada satu daerah pun yang mendapat rapor merah karena dari sektor anggaran untuk pelayanan kesehatan sudah sangat mencukupi,” tegasnya.

Demikian, kata Duwitau, Komisi V DPR Papua mengimbau setiap kepala daerah di sembilan kabupaten yang mendapat rapor merah tersebut untuk sekiranya dapat mengevaluasi pelayanan kesehatan di daerahnya. Jangan sampai terjadinya KLB di sembilan daerah dengan rapor merah tersebut, yang mana kalau sampai hal itu terjadi, maka yang menanggung malu tidak lain adalah bupatinya sendiri. (luc/gra)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *