Penetapan DPT Nduga Jangan Picu Konflik di Masyarakat

Ketua Komisi B DPRD Nduga Ikabus Gwijangge

WAMENA- DPRD Nduga meminta kepada  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nduga untuk bekerja profesional dan independen. Seperti penyediaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub Papua, Pileg dan Pilpres agar tidak memicu konflik dalam masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD Nduga,  Ikabus Gwijangge mengakui,  sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), KPU Nduga tidak bisa bekerja dan berjalan sendiri, tetapi harus selalu bersinergi dengan pemerintah maupun pihak legislatif.

Ia mencontohkan terkait DPT Nduga pada Pilgub Papua Tahun 2018, masih terjadi beda pendapat antara KPU dan pemerintah.

“KPU maupun pemerintah hingga legislatif tidak lagi harus mempertentangkan soal DPT. Sebab itu bukan hal baru, masalah serupa pernah terjadi sebelumnya,”ungkapnya, Selasa (27/3) kemarin.

Bercermin dari Pemilu legislatif pada 2014 lalu, kata Ikabus, timbul konflik di masyarakat hingga penyegelan kantor KPU Nduga, hal itu dipicu hanya gara-gara beda persepsi masalah DPT serta pembagian Daerah Pemilihan (Dapil), yang ditakutkan jangan sampai masalah ini menimbulkan konflik.

selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos Edisi 28/3  (jo/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *