DPRD Tolikara Sahkan Tujuh Raperda Non APBD

Ketua DPRD Ikiles Kogoya, SH didampingi Wakil Bupati Dinus Wanimbo, SH, MH dan Wakil Ketua II DPRD bersama anggota DPRD Tolikara foto bersama usai sidang penutupan di Karubaga, Kamis (23/3).

Termasuk RPJMD 2017-2022 dan RPJPD 2013-2032

TOLIKARA-DPRD Kabupaten Tolikara akhirnya mengesahkan tujuh Raperda non APBD menjadi Perda dalam Sidang Paripurna I  Masa Persidangan I DPRD Kabuapten Tolikara yang digelar di Karubaga, 22-23 Maret pekan kemarin.  Sidang dihadiri 25 anggota DPRD,  4 anggota tidak hadir karena kesibukan pekerjaan dan 1 anggota berhalangan tetap (meninggal dunia).

   Tujuh Raperda non APBD Tolikara yang disahkan DPRD Kabupaten Tolikara dalam sidang paripurna itu, yakni pertama Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara tahun 2018 – 2022.  Kedua Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tolikara tahun 2013 – 2032.

   Ketiga Raperda tentang pajak pengambilan dan pengelolahan bahan Galian C. Keempat Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Kelima Raperda tentang pedoman tekhnis pengelolaan barang milik daerah. Keenam Raperda tentang pembentukan lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Kasih Toli FM Pemerintah Daerah (RPD) . Ketujuh Raperda tentang pembentukan organisasi perangkat daerah kabupaten Tolikara.

   Ketua DPRD Tolikara Ikiles Kogoya,SH didampingi Wakil Bupati Tolikara Dinus Wanimbo, SH, MH dan Wakil Ketua II Yotam Robert Wenda, SH dalam penutupan sidang, mengatakan bahwa Sidang DPRD Tolikara itu digelar dengan agenda utama pembahasan RPJMD tahun 2018-2022 dan RPJPD  tahun 2013-2032  dan Raperda non APBD  lainnya.

    Ketua DPRD Tolikara Ikiles Kogoya,SH dalam sambutan pembukaanya juga mengatakan  bahwa mengingat fungsi, tugas, wewenang hak dan kewajiban DPRD, yaitu melakukan tugas legislasi, penganggaran dan pengawasan. Dari tiga amanat tersebut , tugas legislasi atau pembentukan peraturan daerah bersama pemerintah daerah amat strategis.   

   Diamanatkan pula bahwa DPRD berwenang membentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui rancangan Perda bersama kepala daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja daerah, melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan pembangunan daerah, mengajukan Raperda inisiatif, memberikan pokok –pokok pikiran, pendapat, tanggapan dan catatan atas perencanaan,  pelaksanaan pembangunan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos Edisi 27/3

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *