Dubes Uni Eropa Pantau Perkembangan di  Papua

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérend saat memberikan keterangan pers di Hotel Aston Jayapura, Kamis (24/3)

Dubes Vincent: Sektor Peradilan yang Kuat Penting dalam Melindungi Sumber Daya Air dan Lingkungan

JAYAPURA –  Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérend, memulai kunjungan empat hari di Provinsi Papua, termasuk ke Jayapura serta ke Wamena. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung dan memperoleh informasi mengenai perkembangan terakhir di provinsi ini, termasuk mengenai pembangunan perekonomian, pemilihan kepala daerah (pilkada), tata kelola pemerintahan, hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Kunjungan ke Papua ini merupakan yang kedua kalinya bagi Duta Besar Guérend sejak beliau ditugaskan di Indonesia pada bulan September 2015.

  Duta Besar Uni Eropa dijadwalkan untuk bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan daerah, perwakilan rakyat daerah dan masyarakat sipil.

  Selain berdiskusi dengan pemerintah daerah, Duta Besar Guérend akan melangsungkan pertemuan dengan masyarakat sipil, khususnya membahas lingkungan hidup dan perubahan iklim – tentang bantuan yang dibutuhkan di masa depan hingga tentang peningkatan kapasitas dan advokasi. Tahun ini, Uni Eropa berencana untuk membuka peluang mengajukan proposal untuk membantu masyarakat sipil di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal.

   Duta Besar Uni Eropa Guérend akan mengunjungi beberapa proyek pendidikan, kesehatan dan kehutanan di Papua yang tengah maupun pernah didanai oleh Uni Eropa.

Bantuan sebesar 2,5 juta euro untuk Program ParCiMon (Participatory Monitoring by Civil Society of Land-Use Planning for Low-Emissions Development Strategy) telah berkontribusi pada pembangunan hijau berkelanjutan di Papua. Proyek ini dilaksanakan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) di tiga kabupaten (Jayapura, Merauke and Jayawijaya), khususnya untuk peningkatan kapasitas masyarakat setempat dalam penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan akses pelayanan lingkungan, sementara itu memastikan pula keikutsertaan masyarakat setempat dalam perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintahan.

   Duta Besar Guérend juga akan bertemu dengan para peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Proyek SUSTAIN di minggu ini di Jayapura. Proyek SUSTAIN, yang didanai Uni Eropa dan dilaksanakan oleh UNDP, antara lain bertujuan untuk meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Proyek ini juga memberi pelatihan bagi para hakim yang menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan. Program ini mempertemukan para hakim, jaksa, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan organisasi masyarakat sipil untuk fokus pada kasus-kasus perdata dan mengkaji bagaimana memperbaiki hasil dari kasus-kasus tersebut agar para pelanggar hukum mendapat sanksi yang sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan terhadap sumber daya hutan dan air di Papua.

  Vincent Guerend mengatakan, sector peradilan yang kuat penting dalam melindungi ligkunganhidup, termasuk sumber daya air. Hal tersebut dikatakan dalam jamuan makan malam memperingatui Hari Air Sedunia di Hotel Aston Jayapura.

  Acara makan malam didakan sehari sebelum penutupan pelatihan penanganan Gugatan Perdata Lingkungan bagi hakim, jaksa, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan serta aktivis lingkungan dari LSM di Papua yang diadakan oleh Proyek EU-UNDP Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN).

“ Uni Eropa memilikikerangka kerja yang kuat di bidang sumber daya air, seperti halnya perlindungan alam. Begitu besar manfaat Air bagi pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Hal ini merupakan prinsip utama kebijakan UNI Eropa terkait sumber daya air. Sektor peradilan yang kuat merupakan perangkat penting untuk melindungi sumber daya air dan lingkungan,” terannya.

Pelatihan yang berlangsung di Jayapura 19-23 maret , berfokus pada penanganan gugatan perdata untuk memperbaikin kerusakan lingkungan dan menggantui kerugian finansial. “Tujuannya adalah agar para pencemar membayar kompensasi yang sepadan atas kerusakan besar terhadap hutan dan sumber daya air di Papua,” tambah duta besar Guerend.

Papua dan Papua Barat memiliki sekitar sepertiga dari seluruh hutan tropis di Indonesia. Deforestasi di kedua provinsi ini menimbulkan dampak buruk yang besar dalam mempertahankan sumber daya air dan terhadap mata pencarian masayarakat Papua.

“ Kita menyaksikan diseluruh dunia bahwa kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menimbulkan krisis terkait persediaan air. Kita melihat bahwa banjir, kekeringan dan populasi air diperburuk oleh vegetasi, tanah sungai dan danau yang terdegradasi. UNDP Indonesia sangat mengerti bahwa degradasi ekosistem akibat ulah manusia terjadi di banyak tempat di Negara ini dan akan berpotensi untuk terus terjadi,” katanya.

Proyesk SUSTAIN yang diimplementasikan oleh UNDP Indonesia, memberikan dukungan teknis bagi Mahkama Agung dan peradilan-peradilan di bahwanya untuk meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat. (luc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *