Masyarakat Adat Kini Boleh Kelola Hutan

DISKUSI – Kepala Dinas Kehutanan Papua, Ir Jan Ormuserai berdiskusi usai membuka lokakarya kelompok kerja percepatan perhutanan sosial di @Home Hotel, Abepura, Rabu (21/3) kemarin.

JAYAPURA – Pembatasan aktifitas masyarakat adat untuk mengelola hutannya kini dihapus. Masyarakat adat boleh mengelola hasil hutan sesuai dengan kebijakan strategis Presiden Joko Widodo untuk pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

  Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun  2015-2019 pemerintah mencanangkan kurang lebih 12.7 juta hektar kawasan hutan bisa diakses secara legal oleh masyarakat melalui perhutanan sosial.

Konsepnya nanti melalui program pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Dengan ini masyarakat adat boleh mengelola hasil hutannya meski ada catatan yang melekat.

    Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ir Jan Ormuserai menjelaskan bahwa konsep perhutanan sosial ini lebih berbicara sistem pengelolaan hutan lestari yang dikelola di dalam hutan negara, hutan adat. Masyarakat adat sebagai objek utama. Ini juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan karena masyarakat ikut berpartisipasi pembangunan dalam sektor kehutanan.

  “Masyarakat jaga tapi juga bisa mengelola untuk meningkatkan kesejahteraan. Tujuan utamanya adalah bekerja bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ormuserai pada lokakarya Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)  Provinsi Papua yang digelar di @Home Hotel, Rabu (21/3) kemarin.

selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos Edisi 22/3 (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *