Bawaslu: Tak Masalah Dibawa ke PTUN

Fegie Wattimena

*Terkait PSengketa Pilgub Papua dari Kuasa Hukum LUKMEN

JAYAPURA-Berkaitan dengan telah ditolaknya permohonan sengketa Tim Kuasa Hukum LUKMEN dalam putusan akhir Musyarawah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Sabtu (10/3) lalu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, Fegie Wattimena, menyatakan bahwa sah-sah saja jika Tim Kuasa Hukum LUKMEN ingin membawa persoalan serupa ke PTUN Makassar.

  “Silahkan, itu kan hak mereka untuk banding ke PTUN Makassar, yang mana hal ini dijamin oleh undang-undang, sehingga kami sama sekali tidak melarang,” ungkap Ketua Bawaslu Papua, Fegie Wattimena, kepada wartawan, Senin (12/3) kemarin.

  Seperti diketahui, usai ditolaknya seluruh permohonan dari pada Tim Kuasa Hukum LUKMEN dalam  putusan akhir Musyarawah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tidak tanggung-tanggung Tim Kuasa Hukum LUKMEN bergerak cepat dalam membawa persoalan terkait ketidakcermatan KPU Papua dalam melakukan verifikasi ijazah salah satu kandidat Pilgub Papua ini ke PTUN Makassar.

  Bukan hanya itu, namun patut diketahui pula bahwa Tim Kuasa Hukum LUKMEN berniat mempertimbangkan untuk mengajukan persoalan serupa kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, Tim Kuasa Hukum LUKMEN menilai KPU Papua dan Bawaslu Papua tidak netral, tidak professional, serta pula bekerja dengan conflict of interest.    

Selengkapnya baca di Harian cenderawasih Pos Edisi Rabu (14/3) (gra/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *