Masih Temukan Pungli di Lingkungan Sekolah

JAYAPURA – Hasil refleksi yang dilakukan Ombudsment Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua pada hari jadinya ke 18, Sabtu (10/3) kemarin mendapati jika hingga kini masih banyak lembaga negara ataupun instansi pemerintah yang belum menjalankan proses administrasi sesuai dengan standart dan kepatuhan. Tak hanya itu, pihak ORI juga menemukan ada sejumlah sekolah yang melakukan pungutan dengan berbagai tujuan. Ada yang untuk biaya ujian atau ada juga yang untuk membeli buku.

Kepala Perwakilan ORI Papua, Sabar Olif Iwanggin menyebut bahwa sehubungan dengan adanya surat edaran dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud nomor 1356/H/TU/2016 tertanggal 5 Februari, yang memberi ketegasan bahwa Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hanya diselenggarakan pada sekolah yang siap baik dari infrastruktur maupun SDM per November 2015.

“Kami berpendapat bahwa pengumpulan dana bisa disebut pungli bila sifatnya wajib, tidak ada sadar ketentuan peraturan perundang-undangan atau ada dasar namun dilakukan oleh petugas yang tak memiliki kewenangan untuk memungut,” kata Iwanggin didampingi dua asisten pratama Melani Kirihio dan Ismail Saleh Marsuki di Abepura, Sabtu (10/3) kemarin.

Selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos Edisi 12/3  (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *