Pemerintah, Masyarakat dan DPRD Tolak Uji Publik KPU Puncak

Suasana uji publik usulan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Puncak pada Pileg Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Puncak di Aula Negelar, Rabu (14/2), kemarin.

ILAGA-Pemerintah, masyarakat dan DPRD Kabupaten Puncak menolak usulan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten dan kota pada pemilihan umum di Kabupaten Puncak  Tahun 2019, karena data penduduk dinilai tidak sesuai dengan penyebaran penduduk di 25 distrik dan 206 kampung di Kabupaten Puncak saat ini.

Hal tersebut terungkap saat pelaksanaan uji publik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Puncak di Aula Negelar, Rabu (14/2).

Acara yang dihadiri oleh Bupati Puncak, Willem Wandik, SE, M.Si, Ketua DPRD Pdt.Ruben Uamang serta anggota DPRD lainnya, termasuk kepala suku dan tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda se- Kabupaten Puncak, akhirnya sepakat akan membuat rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan ke KPU Puncak. Intinya menolak hasil uji publik KPU Puncak terkait usulan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Puncak pada pemilihan umum Tahun 2019, mendatang.

Pasalnya dari uji publik yang dilaksanakan, ternyata data daftar penduduk yang dipakai untuk pemilihan anggota DPRD Tahun 2019, data penduduk versi lama yakni 8 distrik, sebelum pemekaran distrik Tahun 2014 lalu, yang jumlahnya hanya 158.406 penduduk, sementara data penduduk saat ini sudah berubah, harusnya meningkat karena jumlah distrik di Kabupaten Puncak sudah 25 distrik serta 206 kampung yang mencapai 300 ribu lebih penduduk.

Selengkapnya baca Cenderawasih Pos edisi Sabtu (17/3) (Diskominfo Puncak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *