Penetapan Paslon Bisa Mundur

Ilustrasi

Penjabat Gubernur Papua masih Diproses

JAKARTA – Penetapan pasangan calon (paslon) pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dilakukan 12 Februari. Namun, khusus untuk Pilgub Papua, kemungkinan mundur. Sebab, ada pengecekan dan verifikasi ijazah kandidat yang akan bersaing. DPR Papua (DPRP) dilibatkan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, KPU Papua mempunyai jadwal sendiri yang mengacu kepada peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan program dan jadwal. Salah satu di antaranya, pengecekan dan verifikasi ijazah kandidat.

  Menurut dia, verifikasi tetap menjadi kewenangan KPU. Tidak ada lembaga lain yang mempunyai kewenangan verifikasi. Namun, penyelenggara pemilu terbuka dengan aspirasi dan pandangan masyarakat. ’’Tidak ada kewenangan yang campur-campur,’’ terang dia saat ditemui di kantor KPU kemarin (6/2).

  Khusus di Papua, KPU melibatkan DPRP. Jadi, tutur dia, setelah KPU Papua melakukan verifikasi ijazah sebagai syarat pencalonan, komisi menyampaikan dokumen persyaratan paslon kepada DPRP, dilanjutkan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP). ’’Yang melakukan verifikasi tetap KPU. Tetapi, hasilnya disampaikan ke MRP melalui DPRP,”paparnya.

  Proses verifikasi ijazah yang melibatkan DPRP dan MRP hanya berlaku untuk pemilihan gubernur Papua. Tidak berlaku bagi pemilihan bupati atau wali kota. Menurut Wahyu, keaslian calon gubernur sebagai warga asli Papua juga dicek. Aturan di Papua berbeda dengan daerah lain karena termasuk daerah otonomi khusus.

  Selain verifikasi ijazah dan keaslian warga Papua, para paslon akan menyampaikan kampanye visi dan misi dalam rapat paripurna DPRP. Dalam mengatur agenda politik itu, KPU Papua akan menata ulang jadwal dan tahapan kegiatan pelaksanaan pencalonan pemilihan gubernur.

  Melihat kondisi itu, lanjut Wahyu, mungkin penetapan paslon gubernur dan wakil gubernur akan mundur dari jadwal semula yang 12 Februari. Namun, itu tentu masih menunggu pengaturan jadwal yang sekarang disusun.

  Dia menambahkan, semua pihak harus ikut menjaga dan menyukseskan pilkada di Papua. Sebelumnya, KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, dan KPU Papua serta MRP melakukan pertemuan. DPRP dan MRP sepakat mendukung pilkada serta ikut menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.

  Dalam pilkada Papua, ada dua paslon yang siap bertarung. Yaitu, pasangan petahana Lukas Enembe-Klemen Tinal yang bersaing dengan pasangan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae.

  Lukas-Klemen diusung sembilan partai politik dengan total 42 kursi di DPRP. Yakni, Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PKB, Nasdem, PKS, PAN, PKPI, dan PPP. Sedangkan John-Habel diusung dua partai, PDI Perjuangan dan Gerindra yang memiliki kursi di DPRP.

Selengkapnya baca di Harian Cenderawasih Pos Edisi 8/2 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *