KPU Mimika Hadapi Aduan di DKPP

Alfrets Petupetu, SH

****

TIMIKA–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika, telah memberikan tanggapan atas aduan yang dilayangkan pasangan Karolus Tsunme dan Rovina Pesurnay kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Pemberian tanggapan ini dilakukan di Mapolda Papua, Jumat (2/2).

Aduan yang didaftarkan pasangan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat kelengkapan oleh KPU Mimika, terdaftar di DKPP dengan nomor aduan No. 4/I-P/L-DKPP/2018, tertanggal 19 Januari 2018. Dalam aduan tersebut, pengadu menuntut tiga hal, yakni adanya hubungan kekerabatan antara Ketua KPU Mimika dengan salah satu bakal calon Bupati Mimika. KPU yang dinilai tidak bekerja sesuai SOP. Dan adanya penggunaan kewenangan yang berlebihan.

Komisioner Bidang Hukum KPU Mimika, Alfrets Petupetu, SH menegaskan, pihaknya telah menanggapi gugatan tersebut pada Jumat lalu di Mapolda Papua. “Memang benar dia (Ketua KPU) punya hubungan kekerabatan yakni kakak-adik dengan salah satu bakal calon Bupati (Hans Magal). Namun perlu diketahui, Ibu Ketua sudah membuat surat pernyataan tertanggal 24 November 2017, bahwa tidak akan berpihak sesuai aturan dan asas-asas yang ada,” jelas Alfrets saat ditemui di KPU Mimika, Senin (5/2) kemarin.

Alfrets menjelaskan, surat pernyataan tersebut sudah dipublikasikan tanggal 5 Desember 2017. Semenjak 7 Desember 2017 lalu, Ketua KPU hanya hadir tetapi tidak menandatangani berita acara, termasuk tidak akan ikut serta untuk mengambil keputusan.

“Sehingga, hal yang menyangkut tentang Pilkada, Ketua KPU hanya bisa hadir saja dan menandatangani daftar hadir. Sementara itu untuk Surat Keputusan, karena statusnya masih Ketua KPU, maka wajib baginya menandatangani surat tersebut,” jelas Alfrets.

Mengenai Standar Operasional Prosedural (SOP) lanjut Alfrets, substansi yang pengadu laporkan yakni KPU Mimika tidak melakukan penghitungan pada saat penerimaan berkas. Salah satunya menurut pengadu, formulir B1-KWK sudah dimasukkan meskipun hanya satu rangkap.

“Kita mengajukan bukti-bukti fisik bahwa sampai 29 November 2017 pukul 24.00 WIT, dokumen tidak lengkap,” ungkapnya.

Menurut pengadu sambung Alfrets, ada berita acara dari KPU yang tidak dikenal. Berita acara tersebut intinya soal pengembalian berkas, B1-KWK, B2-KWK perseorangan dan bukan rangkap tiga.

Berita Selengkapnya baca di harian Cenderawasih Pos Edisi Selasa (6/2) (cr-105)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *