Yunus: Jangan Buat Persoalan Baru

Dr. Yunus Wonda, SH, MH

Terkait Penjabat Gubernur Papua

JAYAPURA- Rencana Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk menempatkan Perwira tinggi dari TNI-Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur, mendapat respon dari  Ketua DPR Papua Dr. Yunus Wonda, SH, MH. Secara tegas dia  menolak jika di Papua nanti ada penjabat Gubernur Papua dari kalangan TNI/Polri. Rencana tersebut, menurut Yunus,   dapat membuat persoalan baru di Papua.

   “Seakan-akan negara ini sedang genting saja, sehingga yang disiapkan adalah TNI-Polri yang dikirim ke daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Gubernur. Sebaliknya, kita tidak sedang dalam posisi genting, sehingga tidak boleh mengirim (Perwira, red) yang masih aktif menjabat, karena sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah akan memicu persoalan di Papua,” tegas Wonda kepada Cenderawasih Pos, Rabu (31/1) kemarin.

   Kata Wonda, masih banyak orang di Kemendagri yang memenuhi syarat untuk dijadikan Pj Gubernur Papua, sehingga tidak perlu mengirim Perwira aktif yang sedang menjabat untuk menjadi Pj Gubernur Papua.

   “Kirim orang-orang sipil di birokrasi, dalam hal ini di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang memiliki kapasitas dan kemampuan, serta memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Pj Gubernur Papua, bukan sebaliknya mengirim Perwira TNI-Polri aktif menjadi Pj Gubernur,” jelasnya.

    Di kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, mengungkapkan bahwa dirinya tidak menerima maupun menolak rencana Mendagri RI tersebut. Namun kata Long, seharusnya rencana tersebut berpedoman pada Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mana di pasal 201 ayat 9 dan 10 dengan jelas menyatakan kewenangan dari seseorang yang bisa menjabat sebagai pejabat sementara gubernur yang diusulkan Kemendagri pada Presiden.

  Berita selengkapkapnya dapat dibaca pada Harian Cenderawasih Pos edisi Kamis (01/02)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *