Kasus Korupsi Menara Salib Wio Silimo, JPU Harus Tegas

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Nurwahida, SH  (Gamel/cepos)

JAYAPURA-Penanganan kasus dugaan korupsi terkait Pembangunan Menara Salib Wio Silimo sejak 2011-2012, kini bergulir di Pengadilan Negeri Jayapura dengan agenda pemeriksaan saksi.

Penasehat hukum  terdakwa Sodjito yang ketika itu berstatus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nurwahida, SH mengatakan, seharusnya dalam kasus pidana korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 11 miliar lebih ini ikut memeriksa Kepala Dinas PU Jayawijaya, Markus Hattu dan Bupati Jayawijaya, Jhon Wetipo sebagai pihak yang memberikan pekerjaan.

Namun menjadi aneh karena selama penyidikan ternyata dua pejabat ini tak pernah diperiksa. Bahkan Kadis PU yang sudah empat kali pemanggilan sebagai saksi dalam persidangan ternyata tak hadir. Nurwahida menganggap ada kesan tebang pilih.

“Ini tidak fair. Klien kami ditahan namun orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan menara sama sekali tidak tersentuh hukum. Logisnya, klien saya ini kan staf biasa, dia hanya mengikuti perintah dari atasan untuk menandatangani dokumen pembangunan menara tersebut, tapi kok yang menyuruh tidak disentuh,” kata Nurwahida kepada wartawan, Kamis (25/01) di Abepura.

Dikatakan, kliennya tidak akan menjalankan pekerjaan sebagai PPK ketika itu bila tak ada perintah dan kliennya bukan PPK pertama yang tahu menahu soal adanya dugaan korupsi ini.

“PPK pertama sudah diganti karena proses pelelangan tidak berjalan seperti umumnya, ada kesan penunjukan dan administrasi hanya formalitas lalu kontraktornya juga sudah ditahan tapi anehnya dalam persidangan baik Bupati maupun Kadis PU tak pernah dihadirkan,” beber Nurwahida.

Nurwahida menambahkan, proses pelelangan pembanguan menara Salib Wio Silomo juga disinyalir bermasalah,  melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

“Dari kasus ini kontraktornya  Openg Subhan sudah ditahan tapi yang memberi pekerjaan justru tak tersentuh,” imbuhnya. Ia sendiri enggan terlalu masuk dalam konteks persidangan namun yang diberi catatan adalah seharusnya semua pihak bisa dihadirkan. “Itu yang tadi saya katakan ada kesan tebang pilih,  padahal ada kerugian negara dengan jumlah cukup besar,” bebernya.

Dikatakan, dalam proses persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyatakan sesuai dengan laporan perhitungan kerugian Negara sebesar Rp. 11.853.615.693.52 sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LAP KKN-732/PW/26/5/2016).

“Penyidik harus bisa menghadirkan dan membuktikan apakah ada keterlibatan pejabat lain, jangan justru orang yang hanya menjalankan perintah yang dieksekusi, jangan sampai bawahan dikorbankan untuk kepentingan atasan,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menganggarkan dana belanja Rp 27 miliar pada tahun anggaran 2018  untuk melanjutan pembangunan menara Salib Wio Silimo. Pembangunan menara di depan kantor bupati itu terus dikerjakan dengan target selesai 2018. Nurwahida juga berharap JPU menunjukkan sikap tegas dengan memanggil paksa.

“Harus ada tindakan tegas dari JPU, dan seharusnya juga pihak penyidik yang menetapkan Sudjito sebagai tersangka tapi ada hal lain yang ditelusuri oleh pihak penyidik,”tegas Nurwahida. (ade/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *