Tak Lapor LHKPN, Bakal Calon Gugur

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib bagi semua bakal calon kepala daerah. Aturan itu bukan basa-basi. Jika ada bakal calon yang tidak melampirkan, otomatis gagal ke tahap selanjutnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, semua berkas dan persyaratan yang ditetapkan bersifat kesatuan. Untuk itu, jika ada satu syarat saja yang gagal dipenuhi selama masa pendaftaran dan perbaikan, maka KPU tidak mentolerir.

”Yang dinyatakan memenuhi sebagai calon adalah yang memenuhi persyaratan secara lengkap,” katanya kepada Jawa Pos tadi malam.

Bagi yang baru mengurus dan belum tuntas prosesnya, KPU memastikan tidak akan bertindak kaku. Selama bakal calon tersebut sudah melaporkan ke KPK, itu sudah cukup sebagai bukti. Nantinya yang bersangkutan cukup menyerahkan pernyataan jika LHKPN sudah dilaporkan.

”Yang penting sudah memproses. Kan bisa jadi dia melaporkan secara manual, saking banyaknya hartanya jadi lambat,” imbuhnya.

Disinggung terkait potensi belum dilaporkannya LHKPN hingga deadline, Wahyu menilai itu bukan kesalahan jajarannya. Sebagai penyelenggara, pihaknya sudah membuat dan mensosialisasikan PKPU tentang pencalonan dan PKPU tentang Tahapan Pilkada.

Fakta bahwa sebagian besar bakal calon berhasil melaporkan ke KPK sudah menunjukkan ketentuan dan jadwal yang disiapkan KPU tidak menyulitkan. “Kecuali kalau semua bakal calon kesulitan, mungkin kami salah. Ini kan sebagian besar sudah merampungkan, artinya waktu yang diberikan memadai,” tuturnya.

  Pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung juga menyarankan  KPU Papua mengambil sikap tegas dengan tidak mengakomodir atau mencoret bakal calon kepala daerah yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).    

    Pasalnya selain menjadi kewajiban, laporan tersebut bisa menjadi pegangan bagi publik bahwa kandidat yang akan maju bersih dari praktek korupsi karena telah membeberkan jumlah harta kekayaannya. Bila ada kenaikan jumlah yang signifikan maka publik bisa mecurigai.

“Coret saja, itu sebuah kewajiban untuk memberikan informasi kepada KPK dalam hal jumlah harta yang dimiliki tiap-tiap bakal calon. Bila tak bersedia, artinya tidak mengikuti aturan. Kita akan lihat KPU berani bersikap tegas atau tidak,” kata melalui ponselnya, Jumat (19/1).

    KPU Papua dan Kabupaten Kota harus  tegas bekerja berdasar aturan, ingatkan bahwa besok (hari ini) adalah batas waktu terakhir melaporkan harga kekayaan pukul 00.00 WIT. Jika tak mendaftar maka KPU perlu membatalkan sebagai peserta sebab itu salah satu persyaratan.

  “Jika tak paham dan tak mau melapor maka jangan jadi pejabat, jangan memilih untuk maju sebagai kepala daerah sebab ketika kita ikut melaporkan maka kita memberi tanggungjawab publik untuk ikut mengawal,” tambah Yaung.

   Publik yang memilih dan itu harus dipertangungjawabkan kembali ke publik. “Ini bicara soal transparansi, berani tidak buka bukaan tentang harta kekayaan. Jika mendapatkan harta dengan cara yang tak wajar maka itu perlu diperiksa. Jangan kucing-kucingan,” sindirnya.

   Yaung sendiri melihat banyak pejabat Papua tak paham soal ini, sebab banyak laporan kekayaan pejabat di Papua yang justru tidak valid dan ini telah menjadi rahasia umum di KPK. “Kalau mau membangun demokrasi yang bersih dan transparan maka harus jujur kepada rakyat sebab itu wajib bagi seorang pejabat publik dan jika tak siap jangan jadi pejabat,” tegasnya. (far/ang/ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *